Belum Sadar Juga?
Seperti biasanya, Mat Kelat (teman saya), datang ke rumah. Dugaan saya, dia mau tanya sudah berapa meter kubik total semburan lumpur panas di Sidoarjo. Ini kebiasaan barunya sejak hari selasa tanggal 30 Mei 2006 silam. Tepatnya sehari setelah semburan lumpur pertama kali terjadi di sebuah sawah desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Saya selalu tidak bisa menjawab dengan tepat. Toh, lumpur selalu menyembur. Berita selalu berubah. Angka selalu bertambah. Toh, yang ditulis koran adalah berita kemarin. Pertanyaan Mat Kelat yang selalu sama tiap hari itu awalnya bikin saya penasaran. Tapi kemudian saya tidak ambil pusing. Karena sepertinya memang tidak lebih dari sekedar ingin tahu saja. Dan tentu saja sebagaimana pengakuannya suatu hari, ”Biar bisa omong agak intelek, aktuil, dan aptudet soal lingkungan.”
”Tuh, data terakhir lumpur Lapindo ada di koran!” Saya sudah menujukkan koran yang tergeletak di depan pintu sebelum dia sampai ke teras rumah saya.
”Aku sudah tahu. Tadi sudah pinjam baca korannya pak RT.” Katanya sambil menjatuhkan pantatnya ke dinding pendek pembatas teras. Aku berdehem saja. Malas bicara. Maklum puasa. Takut dari mulut keluar naga. ”Omong-omong, tampaknya Lapindo Brantas tenang saja?! Yang repot malah negara. Camat Porong, Bupati Sidoarjo, Menteri Lingkungan hidup, menteri e es de em, sampai-sampai pak presiden es be ye.” Mat Kelat menggaruk-garuk kepalanya. ”Sudah ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Terendam lumpur. Semburan lumpur itu kan terjadi akibat aktifitas pengeboran gas milik Lapindo Brantas. Meski begitu, kata koran, Lapindo Brantas tidak mau tanggung relokasi korban. Ai, cacam!” Mat Kelat menggaruk jerawat batu di pipi kirinya. Ia terdengar menggerutu. Informasi Mat Kelat tak ada yang baru. Basi, garing, dan tak ada unsur kejutan. ”Kurasa kalau perusahaan yang menyebab bencana itu bernama Lapindo Brantas, maka kita perlu bikin kelompok bernama Berantas Lapindo! Kamu setuju?!
”Tenang, Mat! Jangan emosi begitu!” Aku mencoba menenangkannya.
”Tenang bagaimana?! Ini masalah besar, kawan! Di negeri ini tidak ada yang beres kalau menyangkut soal pertambangan. Apalagi tambang minyak dan gas!” Mat Kelat makin berapi-api. Ia tampak seperti sebuah mercon bersumbu pendek. ”Mana yang lebih baik antara perusahaan asing dengan perusahaan swasta nasional dalam hal mengebor minyak?!” Katanya. ”Kalau perusahaan swasta nasional, ya, kayak begini. Suka teledor! Menganggap sepele kekuatan alam. Bikin susah orang banyak!”
Sebelum ia nyerocos lebih panjang -- maklum teman saya ini kalo nyerocos tidak hanya sepanjang Sidoarjo-Surabaya, Bahkan, bisa sepanjang Anyer-Panarukan bolak-balik beberapakali—saya menukasnya. ”Bagaimana kalau perusahaan asing?”
”Yeee... belum sadar juga?! Kalau perusahaan asing yang ngebor... Indonesia cuma kebagian tahi minyak atau dengus gas saja. Tidak percaya? Selama 12 tahun terakhir, indonesia tidak sepeserpun kebagian hasil penambangan gas di Kepulauan Natuna. Indonesia 0 %, Exxon 100 %!” Mat Kelat boleh juga. Cuma gara-gara baca koran bisa memberi kuliah. Saya mulai tertarik mengetahui lebih lanjut pikiran Mat Kelat. ”Eh, Mat... Lalu, sebaiknya siapa yang mengelola minyak dan gas di Indonesia?”
”Yee... belum sadar juga! Hentikan dulu aktivitas eksploitasinya! Supaya ada jeda waktu untuk bisa fokus membahas aturan penyelamatan lingkungan, teknologi yang aman, tata cara pembagian hasil, dan segala ketentuan yang diperlukan. Jeda waktu itu istilahnya... honorarium!” ”Hussya... yang benar, Moratorium kaleee!***
